KODE AKUN PAJAK UNTUK PPN 10 PERSEN DENGAN KAP KJS 411211 VERSI LENGKAP - Hallo sahabat PajakBro - Info Pajak bagi Profesional, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul KODE AKUN PAJAK UNTUK PPN 10 PERSEN DENGAN KAP KJS 411211 VERSI LENGKAP, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel kode-akun-pajak, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : KODE AKUN PAJAK UNTUK PPN 10 PERSEN DENGAN KAP KJS 411211 VERSI LENGKAP
link : KODE AKUN PAJAK UNTUK PPN 10 PERSEN DENGAN KAP KJS 411211 VERSI LENGKAP

KODE AKUN PAJAK UNTUK PPN 10 PERSEN DENGAN KAP KJS 411211 VERSI LENGKAP

Kode pembayaran pajak dalam SSP maupun e-Billing Pajak terdiri atas dua kode yaitu Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). Kode Akun Pajak PPN Dalam Negeri adalah 411211, sementara Kode Jenis Setoran Pajak PPN Dalam Negeri adalah sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini. Jika digabungkan maka kode pembayaran pajak Masa PPN Dalam Negeri adalah 411211-100.

Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk PPN 10 Persen (10%)

KJS	JENIS SETORAN	KETERANGAN
411211-900	Pemungut PPN Dalam Negeri non-Bendaharawan	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
411211-910	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
411211-920	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
411211-930	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa
411211-100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
411211-101	Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
411211-102	Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
411211-103	Setoran Kegiatan Mem-bangun Sendiri	untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri.
411211-104	Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
411211-104	Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan	untuk pembayaran PPN yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
411211-105	Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar	untuk pembayaran pajak untuk Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar
411211-199	Pembayaran Pendahuluan skp PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Dalam Negeri.
411211-300	STP PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Dalam Negeri.
411211-310	SKPKB PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Dalam Negeri.
411211-311	SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
411211-312	SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
411211-313	SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
411211-314	SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN yang menjadi kewajiban pemungut.
411211-320	SKPKBT PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri.
411211-321	SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
411211-322	SKPKBT PPN Peman-faatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
411211-323	SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
411211-324	SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
411211-390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
411211-500	PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
411211-501	PPN Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
411211-510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
411211-511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Demikianlah Artikel KODE AKUN PAJAK UNTUK PPN 10 PERSEN DENGAN KAP KJS 411211 VERSI LENGKAP

Sekianlah artikel KODE AKUN PAJAK UNTUK PPN 10 PERSEN DENGAN KAP KJS 411211 VERSI LENGKAP kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel KODE AKUN PAJAK UNTUK PPN 10 PERSEN DENGAN KAP KJS 411211 VERSI LENGKAP dengan alamat link https://pajakbro.blogspot.com/2018/04/kode-akun-pajak-untuk-ppn-10-persen_19.html

Share this post